JABARONLINE.COM - Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, memberikan pengakuan yang cukup mengejutkan publik mengenai kondisi tarif penerbangan selama musim mudik berlangsung. Ia secara eksplisit menyatakan adanya temuan maskapai penerbangan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turut bermain mata dengan menaikkan harga tiket.

Pengakuan ini disampaikan langsung oleh Menteri dalam sebuah forum resmi di ibu kota negara. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah penetapan harga tiket yang tidak wajar tidak hanya terjadi pada sektor swasta, tetapi juga merambah ke ranah maskapai plat merah.

Secara spesifik, Dudy Purwagandhi menyoroti bahwa tarif yang dipatok oleh maskapai BUMN tersebut telah melampaui batas tarif tertinggi yang telah ditetapkan oleh regulator. Batas Tarif Atas (TBA) seharusnya menjadi pedoman utama tarif komersial untuk melindungi konsumen.

Pernyataan penting ini diungkapkan oleh Menteri saat ia menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama lembaga legislatif. Forum tersebut merupakan wadah untuk membahas berbagai isu prioritas sektor transportasi nasional.

RDP tersebut dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2026. Pertemuan ini menjadi sorotan karena membahas penanganan lonjakan permintaan perjalanan selama masa libur panjang.

Fakta bahwa maskapai BUMN terlibat dalam praktik penetapan tarif tinggi ini menjadi perhatian serius pemerintah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan internal dan komitmen BUMN terhadap pelayanan publik.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pengamatannya tersebut saat berdialog dengan anggota dewan. "Ada maskapai BUMN yang mematok tarif tinggi melampaui tarif batas atas (TBA) kepada penumpang saat arus mudik," ungkapnya.

Informasi ini diperkuat oleh laporan yang disampaikan kepada Komisi V DPR sebagai mitra kerja Kementerian Perhubungan. Kejadian ini menunjukkan perlunya penegakan aturan yang lebih ketat terhadap semua operator penerbangan, terlepas dari status kepemilikannya.

Pihak Kementerian diharapkan segera menindaklanjuti pengakuan ini untuk memastikan praktik serupa tidak terulang di masa mendatang. Transparansi harga dan kepatuhan terhadap TBA adalah kunci kenyamanan masyarakat saat mudik.