JABARONLINE.COM - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat secara resmi telah mengambil langkah hukum tegas terkait insiden demonstrasi Hari Buruh Internasional (May Day) yang berakhir dengan kericuhan di Kota Bandung. Tindakan ini diambil setelah evaluasi mendalam terhadap jalannya aksi yang berlangsung pada hari Jumat, 1 Mei 2026.
Peristiwa yang menjadi sorotan publik tersebut terjadi di area Dago Cikapayang, Bandung, di mana aksi unjuk rasa yang seharusnya berjalan damai berubah menjadi konflik fisik. Pihak kepolisian mengidentifikasi adanya unsur kesengajaan dalam memicu ketidakstabilan selama peringatan May Day tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Polda Jabar telah menetapkan sebanyak enam orang individu sebagai tersangka dalam kasus ini. Penetapan status hukum ini dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai keterlibatan mereka dalam kerusuhan yang terjadi.
Aksi kericuhan ini diduga kuat dilakukan oleh sekelompok massa yang bukan merupakan bagian dari serikat buruh resmi. Hal ini mengindikasikan adanya upaya provokasi dari pihak luar yang memanfaatkan momentum peringatan Hari Buruh.
Tindakan yang dilakukan oleh kelompok tersebut mencakup beberapa pelanggaran hukum serius. Hal ini termasuk aksi pembakaran properti, upaya penghasutan publik, serta perusakan fasilitas umum yang berada di lokasi demonstrasi.
"Polda Jawa Barat menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus aksi unjuk rasa May Day yang berujung ricuh di kawasan Dago Cikapayang, Kota Bandung, Jumat (1/5/2026)," demikian pernyataan resmi yang disampaikan oleh pihak kepolisian.
Lebih lanjut, kepolisian menjelaskan bahwa investigasi mengarah pada dugaan bahwa insiden tersebut tidak murni berasal dari tuntutan buruh. "Aksi tersebut diduga dilakukan oleh kelompok yang bukan berasal dari buruh dan berakhir dengan tindakan berupa pembakaran, penghasutan, serta perusakan fasilitas umum," jelas sumber kepolisian.
Dikutip dari Beritasatu.com, penetapan enam orang tersangka ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pihak-pihak yang berniat mengacaukan ketertiban umum melalui kegiatan demonstrasi. Proses hukum selanjutnya akan berjalan sesuai koridor yang berlaku di Indonesia.
