JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sinyal kuat terkait rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dalam waktu dekat. Meski demikian, masyarakat diminta tidak khawatir karena pemerintah menjamin harga dan pasokan BBM bersubsidi tetap stabil.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pembahasan mengenai penyesuaian harga BBM non-subsidi, seperti Pertamax Series, Dexlite, dan Pertamina Dex, telah memasuki tahap akhir. Kebijakan ini menyusul dinamika harga minyak mentah dunia yang terus berfluktuasi.
"Tinggal kita lihat kapan penyesuaian itu dilakukan. Feeling saya, berdasarkan hasil rapat dengan Pertamina maupun badan usaha swasta, prosesnya sudah hampir selesai," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat kemarin (17/4/2026).
Bahlil menjelaskan bahwa penyesuaian ini sejalan dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Regulasi tersebut mengatur formula harga dasar perhitungan harga jual eceran BBM umum yang disalurkan melalui SPBU. Sesuai aturan, harga BBM non-subsidi memang mengikuti mekanisme pasar global.
Sebagai informasi, Pertamina bersama penyedia BBM swasta seperti Shell, Vivo, dan BP sempat menahan harga sejak awal April 2026. Namun, lonjakan harga minyak dunia yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah memaksa adanya evaluasi nilai jual di tingkat eceran per 18 April 2026.
Komitmen Jaga BBM Bersubsidi
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan kenaikan harga ini hanya berlaku untuk jenis BBM non-subsidi. Jenis BBM bersubsidi dan kompensasi, seperti Pertalite dan Solar, dipastikan tidak mengalami perubahan harga.
Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Dengan mempertahankan harga BBM subsidi, pemerintah berharap stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah tekanan harga energi global.
"BBM non-subsidi mengikuti harga pasar, namun untuk BBM subsidi, fokus utama pemerintah adalah menjaga stabilitas dan memastikan akses energi masyarakat tetap terlindungi," tambah Bahlil.
Menepis Isu Kelangkaan
Menanggapi isu kelangkaan BBM subsidi yang sempat beredar di media sosial, pemerintah memastikan bahwa distribusi tetap dalam pengawasan ketat. Masyarakat diimbau untuk tidak terpengaruh narasi yang menyebutkan adanya upaya "pemaksaan" beralih ke BBM non-subsidi.
