JAKARTA – Hasil riset terbaru dari sejumlah lembaga survei menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menolak keterlibatan dalam konflik bersenjata global. Dukungan publik terhadap kebijakan bergabung dalam skema internasional Board of Peace (BOP) pun tercatat masih rendah, yakni hanya berada di kisaran 26 persen.
Berdasarkan data kompilasi dari Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indonesia (LSI), dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), sebanyak 83 persen responden menyatakan ketidaksetujuan terhadap aksi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sebaliknya, dukungan terhadap langkah militer tersebut hanya berada di angka 4,9 persen.
Tingginya angka penolakan ini dinilai sebagai respons wajar masyarakat terhadap dampak luas peperangan. Secara geopolitik, konflik internasional dikhawatirkan memicu efek domino pada ekonomi global, terutama kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan produk turunan petrodolar yang berdampak langsung pada kebutuhan industri serta rumah tangga.
Terkait wacana keterlibatan Indonesia dalam kebijakan BOP, survei mencatat tingkat dukungan publik berada pada level minoritas, yaitu antara 26 hingga 33 persen. Data lebih rinci menunjukkan sekitar 50 persen responden menolak Indonesia bergabung dalam koalisi internasional, dan 44 persen tidak setuju dengan rencana pengiriman pasukan ke luar negeri. Selain itu, lebih dari 59 persen responden menyatakan tidak sepakat jika Iran dianggap sebagai ancaman global.
Meski terdapat perbedaan pandangan terkait isu kebijakan luar negeri, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap berada di level yang tinggi. Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa dinamika opini pada isu tertentu tidak serta-merta menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional secara menyeluruh.
Menanggapi dinamika tersebut, pemerintah dinilai tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Fokus utama Indonesia adalah mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan kerja sama internasional demi menjaga stabilitas kawasan, bukan terlibat langsung dalam aksi militer.
Saat ini, berbagai wacana kebijakan strategis, termasuk keterlibatan dalam misi internasional, disebut masih dalam tahap kajian mendalam. Pemerintah bersikap adaptif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dinamika opini publik, guna memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan nasional dan aspirasi masyarakat luas.
