JABARONLINE.COM - Kekhawatiran signifikan muncul di kalangan perusahaan Amerika Serikat terkait implementasi peraturan baru Tiongkok mengenai rantai pasok. American Chamber of Commerce in China (AmCham China) menyampaikan keresahan ini pada tanggal 23 April 2026.
Regulasi yang dimaksud telah dirilis pada 7 April 2026, memberikan wewenang kepada otoritas Tiongkok untuk mengambil tindakan terhadap entitas asing atau individu yang dianggap "merugikan keamanan industri dan rantai pasok Tiongkok."
Menurut Presiden AmCham China, Michael Hart, peraturan tersebut tampak dirancang untuk mencegah perusahaan-perusahaan global memindahkan operasinya keluar dari Tiongkok. Hal ini disampaikannya saat konferensi pers peluncuran laporan tahunan bisnis Amerika di Tiongkok pada 23 April 2026.
Kekhawatiran ini muncul di tengah meningkatnya perhatian pemerintah negara-negara Barat mengenai ketergantungan mereka pada rantai pasok Tiongkok, terutama dalam sektor mineral tanah jarang (rare earths). Tiongkok saat ini mendominasi produksi mineral vital tersebut.
Mineral tanah jarang sangat krusial untuk berbagai produk, mulai dari perangkat elektronik konsumen sehari-hari hingga sistem persenjataan militer. Pembatasan ekspor yang dilakukan Tiongkok selama perang dagang dengan AS pada tahun 2025 sempat menimbulkan guncangan besar di berbagai sektor industri global.
Michael Hart menyoroti adanya ironi dalam situasi ini saat menyampaikan pandangannya. "Ada sedikit ironi karena Tiongkok terus membangun rantai pasoknya sendiri untuk memastikan bahwa mereka tidak bergantung pada pihak lain," ujar Michael Hart.
Sebagian besar perusahaan AS yang beroperasi di Tiongkok saat ini belum memutuskan untuk memindahkan seluruh manufakturnya, namun beberapa mulai menjajaki opsi diversifikasi. Jika aturan baru ini membatasi langkah diversifikasi tersebut, hal tersebut akan menjadi sumber kekhawatiran mendalam, kata Hart.
Sebelumnya, pada awal April, European Union Chamber of Commerce in China (EUCCC) juga telah mengkritik ketentuan-ketentuan tersebut karena dianggap "tidak jelas dan samar." EUCCC menyatakan bahwa implementasi aturan ini meningkatkan risiko dalam menjalankan bisnis di atau dengan Tiongkok.
EUCCC menekankan bahwa ketentuan tersebut membuka peluang interpretasi bahwa berbagai keputusan komersial yang sah dapat dianggap mengancam rantai pasok Tiongkok. "Ancaman bahwa karyawan individu dapat dihukum melalui larangan keluar (exit bans) sangat mengkhawatirkan," tambah EUCCC.
