JABARONLINE.COM - Institusi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta kini tengah menjadi sorotan publik setelah keluarnya keputusan sidang disiplin yang cukup mengejutkan. Seorang perwira menengah yang pernah menduduki posisi strategis harus rela menerima konsekuensi hukum atas tindakan administratifnya. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk penegakan integritas di lingkungan Korps Bhayangkara wilayah setempat.
Mantan Kapolresta Sleman, Kombes Pol. Edy Setyanto Erning Wibowo, secara resmi dijatuhi sanksi oleh pihak Polda DIY. Putusan tersebut mencakup teguran tertulis serta mutasi jabatan yang bersifat demosi atau penurunan eselon jabatan. Keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan internal yang mendalam oleh tim terkait.
Sanksi berat ini bukan tanpa alasan, melainkan hasil dari temuan audit yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda DIY. Tim audit menemukan adanya indikasi kelalaian dalam menjalankan tugas selama masa kepemimpinannya di wilayah Sleman. Hal ini memicu digelarnya sidang disiplin guna menentukan derajat kesalahan sang perwira menengah tersebut.
Meskipun rincian kelalaian tidak dijabarkan secara mendetail ke publik, sanksi demosi menunjukkan adanya pelanggaran kode etik atau prosedur operasional. Pihak kepolisian menekankan bahwa setiap personel, terlepas dari pangkatnya, wajib mematuhi standar pelayanan dan pengawasan yang berlaku. Kasus ini menjadi pengingat bagi pejabat lainnya untuk tetap waspada dalam menjalankan fungsi manajerial kewilayahan.
Mutasi yang bersifat demosi ini dipastikan akan berdampak signifikan pada jenjang karier Kombes Pol. Edy Setyanto ke depannya. Pemindahan jabatan ke posisi yang lebih rendah merupakan salah satu bentuk hukuman disiplin yang cukup serius di lingkungan Polri. Langkah ini diambil untuk menjaga marwah institusi agar tetap mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat luas.
Saat ini, proses administratif terkait perpindahan jabatan tersebut tengah berjalan sesuai dengan mekanisme internal kepolisian yang berlaku. Polda DIY berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh jajarannya tanpa terkecuali guna meminimalisir penyimpangan. Penegakan hukum internal ini diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus menjadi momentum perbaikan sistem kerja.
Peristiwa ini menegaskan bahwa akuntabilitas di tubuh Polri tetap menjadi prioritas utama bagi jajaran pimpinan Polda DIY. Masyarakat berharap agar pejabat yang mengisi posisi strategis di masa depan dapat belajar dari kejadian ini dan meningkatkan kinerja pelayanan. Transparansi dalam penjatuhan sanksi ini menjadi bukti keseriusan pihak kepolisian dalam membenahi internal organisasinya.
Sumber: Bisnismarket
