JABARONLINE.COM - Ribuan nelayan yang tergabung dalam sejumlah paguyuban menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Bupati Pati pada hari Senin, 4 Mei 2026. Demonstrasi ini merupakan bentuk protes atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar nonsubsidi yang dinilai sudah sangat memberatkan operasional mereka.
Aksi massa tersebut dipicu oleh lonjakan harga solar nonsubsidi yang dilaporkan telah melonjak hingga mencapai empat kali lipat dari tarif sebelumnya. Dilansir dari Detikcom, kenaikan signifikan ini membuat para nelayan tidak mampu lagi menutupi biaya operasional kapal mereka untuk melaut.
Massa mulai memadati area Kantor Bupati Pati sejak pukul 09.00 WIB, dengan menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan melakukan konvoi di sepanjang jalan utama kota. Para peserta unjuk rasa membawa berbagai spanduk sebagai medium menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah maupun pusat.
Tuntutan utama para nelayan adalah agar pemerintah segera menurunkan kembali tarif solar nonsubsidi ke kisaran harga yang dianggap wajar, yaitu antara Rp10.000 hingga Rp13.500 per liter. Mereka menegaskan bahwa kondisi ini membuat aktivitas melaut mereka terhenti total apabila tidak ada penyesuaian harga.
Aparat kepolisian mengerahkan sekitar seribu personel untuk mengamankan jalannya demonstrasi dan konvoi kendaraan tersebut, memastikan situasi di sekitar Kantor Bupati Pati tetap kondusif sepanjang orasi berlangsung. Pengamanan ketat ini dilakukan untuk mengawal jalannya penyampaian aspirasi.
Salah satu orator menyampaikan keresahan mendalam mengenai dampak kenaikan harga BBM terhadap mata pencaharian mereka di sektor perikanan tangkap. "Kami tidak bisa bekerja tanpa ada solar, solar harus turun di harga Rp 10 ribu," kata salah satu orator saat berorasi di atas sebuah truk depan Kantor Bupati Pati, Senin (4/5/2026).
Orator tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa harga solar nonsubsidi saat ini telah melambung tinggi hingga mencapai antara Rp30.000 sampai Rp40.000 per liter. Akibatnya, sekitar 80 persen nelayan di wilayah Pati diklaim tidak lagi sanggup membiayai kebutuhan bahan bakar kapal mereka.
Permohonan khusus disampaikan oleh para nelayan kepada pimpinan negara untuk segera memperhatikan kondisi ekonomi mereka yang terancam. "Presiden Prabowo tolong jeritan tangis kami, khususnya GT 30 ke atas mohon dengan hormat mohon keadilan harga BBM sesuai yang kami inginkan," jelas dia.
Para demonstran mengancam akan meningkatkan skala aksi dengan mendatangi pemerintah pusat jika pemerintah tidak segera mengeluarkan kebijakan penetapan harga khusus bagi sektor perikanan. "Harga BBM 4 kali lipat, mana mungkin kita mendukung ketahanan pangan bagaimana operasional lebih tinggi daripada yang didapat. Penetapan harga khusus karena kalau kebijakan tidak segera diambil pemerintah kami nelayan akan melaksanakan aksi membawa nelayan untuk menuju pemerintah pusat," ungkap dia.
