JAKARTA – Penunjukan Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Taman Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto memicu beragam reaksi di ruang publik. Meski dibayangi kritik, posisi strategis ini dinilai sebagai kunci dalam menentukan arah baru pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.
Kritik yang muncul di media sosial menyoroti status Hashim sebagai adik kandung Presiden. Narasi publik berkembang seputar potensi konflik kepentingan hingga kekhawatiran akan adanya agenda bisnis di lingkar kekuasaan. Selain itu, pegiat lingkungan mengkhawatirkan potensi ekspansi perkebunan di wilayah sensitif, seperti Papua, yang berisiko mengancam ekosistem hutan.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah menegaskan bahwa pembentukan Satgas Taman Nasional adalah langkah strategis untuk membenahi tata kelola konservasi. Saat ini, Indonesia memiliki 57 taman nasional dengan luas mencapai 18 juta hektare, namun pengelolaannya masih terkendala keterbatasan anggaran.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan perlunya transformasi model pembiayaan. Menurutnya, selama ini taman nasional cenderung menjadi pusat biaya (cost center) yang membebani APBN.
"Ke depan, kita dorong agar lebih mandiri dan produktif secara ekonomi tanpa mengorbankan fungsi ekologisnya," ujar Raja Juli Antoni dalam keterangannya.
Transformasi Menuju Pengelolaan Mandiri
Melalui Satgas ini, pemerintah berupaya menghadirkan skema pembiayaan inovatif, termasuk pengembangan ekowisata dan kemitraan terbatas dengan sektor swasta. Langkah ini bertujuan mewujudkan konsep "Taman Nasional Kelas Dunia", di mana kelestarian alam tetap terjaga sekaligus memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat lokal.
Dukungan terhadap skema ini juga datang dari sektor non-pemerintah. CEO Yayasan WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda, menyatakan bahwa pendanaan inovatif sangat krusial untuk menjaga keberlanjutan ekosistem di tengah tekanan ekonomi global.
Rekam Jejak dan Komitmen Pendanaan
