JAKARTA – Pemerintah berkomitmen meningkatkan standar keselamatan transportasi kereta api dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk perbaikan di sekitar 1.800 titik perlintasan. Langkah strategis ini diambil sebagai respons konkret atas insiden kecelakaan yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026).
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengakui bahwa perlintasan sebidang antara rel kereta api dan jalan raya masih menyimpan risiko kecelakaan yang tinggi. Menurutnya, keberadaan titik-titik tersebut harus didukung oleh sistem pengamanan yang memadai dan teknologi yang modern.
"Masih cukup banyak perlintasan sebidang yang belum memiliki sistem pengamanan optimal, termasuk penjaga dan sistem teknologi pendukung lainnya. Hal ini harus terus dibenahi melalui teknologi yang efektif dan tepat sasaran," ujar AHY saat memberikan keterangan di RSUD Bekasi, Selasa (28/4/2026).
Selain perbaikan perlintasan, pemerintah menegaskan bahwa proyek Double Double Track (DDT) lintas Bekasi–Cikarang kini menjadi prioritas utama. Proyek ini dinilai krusial untuk memisahkan jalur KRL dengan kereta jarak jauh, sehingga potensi gangguan operasional maupun risiko kecelakaan dapat ditekan secara signifikan.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyatakan bahwa percepatan pembangunan DDT merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian nasional pascainsiden di Bekasi Timur. "Tentu sebagai bagian dari evaluasi kami, proyek double-double track akan terus dipercepat," tegas Dudy saat meninjau Stasiun Bekasi Timur.
Pemerintah juga memastikan bahwa pembangunan flyover atau underpass serta pengembangan DDT tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi. Flyover difokuskan untuk mengeliminasi risiko langsung di perlintasan sebidang, sementara DDT menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi jalur kereta.
Melalui pendekatan terintegrasi ini, pemerintah berupaya menjawab dua tantangan sekaligus: menjamin keselamatan publik di titik-titik rawan dan melakukan modernisasi infrastruktur transportasi secara struktural. Program perbaikan senilai Rp4 triliun ini diharapkan mampu menciptakan sistem perkeretaapian yang lebih aman, andal, dan efisien bagi seluruh masyarakat.
