JAKARTA – Pemerintah memberikan klarifikasi terkait polemik pengadaan sepeda motor operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil guna meluruskan narasi yang menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak mengetahui rencana pembelian puluhan ribu unit kendaraan tersebut.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pengadaan motor operasional MBG merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025, bukan kebijakan baru yang muncul tiba-tiba pada tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa Kemenkeu telah melakukan langkah-langkah pengawasan setelah detail pengadaan tersebut teridentifikasi.
"Kepala BGN (Dadan Hindayana) menyampaikan bahwa itu memang anggaran tahun lalu yang sudah terlanjur keluar. Namun, untuk tahun ini, ia mengonfirmasi tidak ada pembelian motor listrik baru untuk program tersebut," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).
Purbaya menambahkan, Kemenkeu langsung mengambil tindakan cepat dengan melakukan pemotongan anggaran dan memastikan tidak ada pengadaan lanjutan pada tahun berjalan. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa fungsi kontrol fiskal tetap berjalan efektif dalam dinamika siklus anggaran pemerintah.
Urgensi Kendaraan Operasional untuk Distribusi
Dari sisi pelaksana, Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan bahwa kendaraan tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran distribusi program di lapangan. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut motor operasional akan digunakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses oleh kendaraan roda empat.
Tenaga Ahli Wakil Kepala BGN, Dian Islamiati Fatwa, menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme resmi sesuai regulasi yang berlaku. Ia menjamin bahwa prinsip akuntabilitas tetap menjadi prioritas utama dalam penyediaan sarana pendukung teknis tersebut.
DPR RI Minta Klarifikasi dan Transparansi
Meski pemerintah telah memberikan penjelasan, pengawasan dari legislatif tetap berlanjut. Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil BGN untuk meminta klarifikasi langsung.
