JABARONLINE.COM - Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) resmi meluncurkan ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Program ini menjadi langkah strategis untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih akuntabel, bersih, dan transparan di seluruh Indonesia.
Inisiatif ini menempatkan pemerintah daerah sebagai motor penggerak ekonomi yang krusial bagi stabilitas nasional. Melalui penguatan ekonomi regional, diharapkan setiap daerah mampu menghadapi berbagai tantangan global sekaligus memeratakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Landasan hukum pemberian penghargaan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 50 aturan tersebut, pemerintah pusat memiliki mandat untuk memberikan insentif fiskal kepada daerah yang berhasil menunjukkan kinerja unggul, dilansir dari Detikcom.
Tata cara penyaluran insentif tersebut diatur secara rinci melalui Peraturan Menteri Keuangan RI. Kebijakan ini juga disinkronkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
"Kolaborasi ini menjadi cara kami memberikan penghargaan kepada pemda yang berhasil mempercepat program strategis nasional di daerah," kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian.
Terdapat empat indikator utama yang menjadi fokus penilaian dalam ajang bergengsi ini sebagai solusi percepatan pembangunan. Bidang tersebut meliputi pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, pengentasan kemiskinan dan stunting, serta inovasi dalam pembiayaan kreatif atau creative financing.
Rangkaian acara penghargaan ini akan digelar di enam pulau besar, dengan Kota Palembang, Sumatera Selatan, terpilih sebagai lokasi pembuka. Agenda nasional ini diharapkan menjadi wadah evaluasi bagi daerah yang menunjukkan kemajuan signifikan pada sektor-sektor prioritas pembangunan.
Kemendagri juga menggandeng Detikcom untuk menghadirkan Forum Akselerator Negeri sebagai ruang dialog lintas sektor. Platform ini menghubungkan pemerintah pusat dengan pelaku usaha, investor, akademisi, hingga pelaku UMKM untuk mencari solusi pembangunan yang efektif.
Sejumlah instansi penting seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Badan Pusat Statistik dipastikan hadir dalam kegiatan ini. Seluruh kepala daerah di wilayah Sumatera juga dijadwalkan mengikuti diskusi strategis mengenai strategi akselerasi pembangunan daerah.
