DPRD Sahkan RPJPD Kota Bogor Fokus 8 Misi Utama, Turut Perhatikan Kesehatan Mental Masyarakat

JABARONLINE.COM - DPRD Kota Bogor resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 - 2045 menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada rapat Paripurna yang digelar, Senin (8/7/2024).

Persetujuan bersama Raperda tentang RPJPD 2025-2045 dalam paripurna ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan bersama antara Pj Walikota Bogor, Herry Antasari dengan Ketua DPRD, Atang Trisnanto, Wakil Ketua 1 Jenal Muttaqin, Wakil Ketua 2 Dadang Iskandar Danubrata, dan Wakil Ketua 3 M. Rusli Prihatevy.

Sebelum ditetapkan, juru bicara tim panitia khusus (Pansus) yang membahas Raperda RPJPD, Ence Setiawan menyampaikan hasil laporan pembahasan bersama Pemkot. Ia mengatakan rancangan akhir RPJPD Kota Bogor Tahun 2025 - 2045 telah disesuaikan dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor:73/Pr.03.01/BAPP tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.

“Secara umum RPJPD Kota Bogor yang telah dibuat sudah cukup mengakomodir persoalan-persoalan yang saat ini menjadi perhatian dari berbagai pihak, baik pada tingkat global, nasional, maupun lokal,” ujar Ence.

Ence menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan antara DPRD Kota Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor RPJPD Kota Bogor 2025 - 2045 mengusung visi ‘Kota Sains Kreatif, Maju, Berkelanjutan’ dengan delapan indikator misi yang harus dijalankan.

Ence turut menyampaikan ruang lingkup RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045 meliputi, visi pembangunan, misi pembangunan, arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok pembangunan.

“Mengingat banyaknya aset Pemerintah yang belum jelas dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak tanpa memberikan keuntungan buat Pemkot, Pansus bersepakat bahwa pemanfaatan aset yang dimiliki Pemerintah Kota Bogor untuk kepentingan ruang publik, pelayanan maupun peningkatan pendapatan daerah perlu dioptimalkan, sehingga disepakati untuk dicantumkan dalam RPJPD terkait inventarisasi, revaluasi dan pemanfaatan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor, yang akan diakomodir ke dalam arah kebijakan RPJPD di Bab 5 Bagian A mengenai Arah Kebijakan Kota Bogor Periode I (2025-2030) dan akan terus diperbaharui secara berkala di periode RPJMD berikutnya,” jelas Ence.

Dalam penetapan RPJPD Kota Bogor 2025 - 2045, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyoroti perihal misi Kota Bogor dalam membentuk sumber daya manusia tangguh dan berdaya saing. Sehingga menurutnya kesehatan mental masyarakat perlu diperhatikan.

“Kesehatan mental masyarakat disepakati untuk dicantumkan dalam RPJPD ini, mengingat ke depan permasalahan ini akan menjadi permasalahan mendasar yang harus ditangani melalui pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan mental masyarakat. SDM yang sehat fisik dan mentalnya, insya Allah akan menjadi SDM yang tangguh,” jelas Atang.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta anggota DPRD Kota Bogor yang telah bekerja keras dalam pembahasan dan menyetujui Raperda tersebut menjadi Perda. 

RPJPD Kota Bogor ini, menurut Hery, akan menjadi pedoman pembangunan selama 20 tahun ke depan sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045.

"RPJPD ini merupakan momen penting untuk menentukan arah pembangunan Kota Bogor yang lebih maju dan berkelanjutan," ucap Hery.

——————

Visi RPJPD Kota Bogor adalah untuk menjadi kota sains kreatif, maju, dan berkelanjutan. Delapan misi utama yang dirumuskan adalah: 

1.⁠ ⁠Meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing.
2.⁠ ⁠Mewujudkan perekonomian yang produktif dan inklusif.
3.⁠ ⁠Menguatkan tata kelola yang dinamis, berkualitas, dan inovatif.
4.⁠ ⁠Menciptakan kota yang bersih dan akuntabel serta menjaga stabilitas ekonomi.
5.⁠ ⁠Menjaga ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.
6.⁠ ⁠Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif.
7.⁠ ⁠Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas.
8.⁠ ⁠Menjamin pembangunan yang berkelanjutan.***