JABARONLINE.COM - Gelombang protes tak terduga mewarnai laga Persib Bandung kontra Arema FC dalam lanjutan BRI Super League 2025/2026 pekan ke-29 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat malam, 24 April 2026.

Aksi protes ini dilakukan oleh kelompok suporter Bobotoh yang secara terang-terangan menyuarakan ketidakpuasan mereka melalui pembentangan spanduk di area tribun utara stadion. Spanduk tersebut memuat pesan yang cukup tajam, yakni "Shut Up KDM" dan "Jangan Bawa Persib ke Politik."

Kemunculan spanduk yang terbuat dari kain putih dengan tulisan hitam dan merah ini mulai terlihat jelas sejak awal babak kedua pertandingan berlangsung hingga laga usai. Momen ini sontak menarik perhatian puluhan ribu penonton yang hadir di GBLA.

Pemicu utama dari aksi demonstratif Bobotoh ini diduga kuat berkaitan dengan unggahan terbaru Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di akun media sosial pribadinya. Unggahan tersebut menjadi titik sensitif bagi sebagian besar pendukung setia tim Maung Bandung.

Dikutip dari koranmandala.com, ketidakpuasan ini muncul setelah Dedi Mulyadi memublikasikan informasi mengenai bantuan dana sebesar Rp1 miliar yang diklaim berasal dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, untuk skuad Persib.

Bantuan dana tersebut diklaim oleh pihak gubernur bertujuan untuk menyemangati Persib dalam ambisi mereka meraih gelar juara liga secara berturut-turut atau hattrick. Namun, publikasi ini justru ditafsirkan berbeda oleh suporter.

Elemen suporter melihat publikasi dana hibah tersebut sebagai upaya terselubung untuk membawa klub sepak bola ke ranah politik praktis, sesuatu yang ingin mereka jaga independensinya dari kepentingan politik.

Dikutip dari bukamata.id, pernyataan Dedi Mulyadi dalam unggahan video di Instagram pribadinya pada Senin, 20 April 2026, menjadi titik puncak kegelisahan suporter. Dalam video tersebut, ia menyampaikan, "Saking inginnya Persib juara… Kang Asep Ara Sirait memberikan supporting bantuan Rp1 miliar," ujar Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.

Pernyataan gubernur tersebut dinilai oleh Bobotoh sebagai peleburan garis antara dunia sepak bola profesional dengan kepentingan politik, sehingga memicu reaksi keras berupa pembentangan spanduk protes tersebut.