JABARONLINE.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta secara resmi menyatakan dukungan terhadap inisiatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menambah kuota sekolah swasta gratis di ibu kota. Dukungan ini disampaikan pada Sabtu (2/5/2026), menyambut rencana perluasan akses pendidikan yang dijadwalkan mulai berjalan pada Juli 2026.
Program perluasan ini bertujuan utama untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu di Jakarta memiliki pemerataan akses terhadap pendidikan yang layak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran signifikan sebesar Rp 253,6 miliar untuk membiayai 103 sekolah swasta yang akan bergabung dalam skema sekolah gratis tahun ini.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, mengapresiasi langkah Pemprov yang juga berencana memasukkan institusi pendidikan keagamaan, khususnya madrasah, dalam program ini. Hal ini menunjukkan upaya inklusivitas dalam perluasan layanan pendidikan gratis bagi warga Jakarta.
"Kami di DPRD DKI Jakarta, khususnya Komisi E, mengapresiasi, mendukung setiap upaya perluasan akses pendidikan yang inklusif dan merata, termasuk rencana penambahan sekolah swasta gratis yang juga menyasar madrasah. Ini adalah langkah positif untuk memastikan tidak ada anak Jakarta yang terhambat bersekolah karena faktor ekonomi," kata Rani Mauliani, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.
Meskipun memberikan dukungan penuh, Rani Mauliani mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta tidak hanya berorientasi pada kuantitas sekolah yang ditambahkan. Ia menekankan bahwa peningkatan mutu pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam implementasi kebijakan ini.
"Namun demikian, kami menekankan bahwa kebijakan ini harus disiapkan secara matang dan terukur. Penambahan jumlah sekolah gratis tidak boleh hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi harus dibarengi dengan jaminan kualitas pendidikan, kesiapan kurikulum, serta transparansi dalam mekanisme penunjukannya," kata Rani Mauliani.
Rani Mauliani juga memberikan beberapa saran spesifik terkait kriteria seleksi sekolah swasta yang akan menerima bantuan, menyarankan prioritas bagi wilayah dengan daya tampung sekolah negeri terbatas. Selain itu, sekolah harus memiliki rekam jejak tata kelola yang akuntabel dan standar mutu pendidikan yang layak.
"Keempat, menyasar masyarakat dari kelompok ekonomi menengah ke bawah secara tepat sasaran," ucap Rani Mauliani, menekankan pentingnya ketepatan sasaran program agar bantuan dirasakan langsung oleh yang membutuhkan.
Terkait dengan madrasah yang akan diikutsertakan, Rani Mauliani menyoroti perlunya koordinasi erat antara Pemprov dengan otoritas keagamaan. Hal ini penting untuk menjaga sinkronisasi standar pendidikan dan menghindari potensi tumpang tindih kebijakan.
