JABARONLINE.COM - Suasana di depan Gedung DPRD Bali tampak berbeda pada Rabu (22/4/2026) saat puluhan mahasiswa Universitas Udayana berkumpul untuk menyuarakan aspirasi mereka. Massa aksi menuntut Pemerintah Provinsi Bali agar menempatkan penanganan sampah sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.
Langkah ini diambil karena para mahasiswa menilai pemerintah cenderung lebih mendahulukan program-program lain yang dianggap kurang mendesak. Persoalan lingkungan hidup, khususnya sampah, dipandang sebagai masalah fundamental yang justru sering terabaikan di tengah hiruk-pikuk kebijakan baru.
Ketidakselarasan antara kebijakan dari pemerintah pusat dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat daerah menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut. Dilansir dari Detikcom, tumpukan sampah yang kian menggunung masih menjadi beban berat yang belum mampu diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah daerah.
Ketua BEM Universitas Udayana, I Gusti Ngurah Oka Paramahamsa, menegaskan bahwa sinkronisasi anggaran sangat diperlukan untuk mengatasi masalah yang benar-benar krusial. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak kehilangan fokus pada permasalahan lokal yang sudah ada di depan mata.
"Untuk anggaran dan segala hal yang menyangkut penyelesaian masalah di provinsi, fokuskan dulu pada urgensi di daerah. Jangan sampai program-program pemerintah pusat tidak selaras dengan permasalahan yang ada di provinsi," ujar Oka.
Lebih lanjut, Oka berpendapat bahwa kemandirian daerah dalam mengelola limbah merupakan tolok ukur keberhasilan sebuah kepemimpinan. Jika masalah sampah domestik saja belum teratasi, maka tanggung jawab utama pemerintah daerah dianggap belum terpenuhi secara maksimal.
"Kalau sampah sendiri belum kita selesaikan secara mandiri, artinya itu masih jadi pekerjaan rumah besar," kata Oka.
Selain isu lingkungan, massa aksi juga membawa perhatian pada implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan di Bali. Para mahasiswa meminta adanya evaluasi mendalam terkait aspek kesehatan dan keamanan pangan dalam program tersebut.
Kekhawatiran ini muncul setelah adanya laporan mengenai insiden kesehatan yang menimpa sejumlah siswa di beberapa wilayah. Mahasiswa berharap pemerintah lebih waspada agar tujuan mulia program tersebut tidak justru membahayakan para peserta didik.
