JABARONLINE.COM - Pemerintah Republik Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, secara resmi memberikan jaminan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan juga LPG 3 kilogram bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga penghujung tahun 2026. Penegasan ini disampaikan pada hari Senin, 4 Mei 2026, sebagai respons langsung terhadap kenaikan harga minyak dunia yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjadi juru bicara utama yang memberikan kepastian mengenai stabilitas harga energi subsidi tersebut. Ia menegaskan bahwa harga jual di tingkat konsumen akan tetap terjaga meskipun harga Indonesian Crude Price (ICP) telah menyentuh angka USD 100 per barel.
Melalui pernyataannya, Menteri Bahlil menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian integral dari komitmen pemerintah terhadap upaya menjaga ekonomi kerakyatan tetap berjalan stabil. Ia menyampaikan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak pasar energi global.
"Saya janji kepada Bapak Ibu semua ya, sampai 31 Desember, sekalipun harga ICP USD 100, Insyaallah harga BBM dan LPG subsidi tidak akan naik. Ini baru gerakan kerakyatan," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Lebih lanjut, Bahlil menyoroti adanya upaya dari pihak tertentu yang justru mendorong agar pemerintah menaikkan harga energi bersubsidi saat tekanan global sedang tinggi. Menurutnya, dorongan tersebut patut dipertanyakan tujuannya di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas.
"Tapi saya bagian elit, harga tidak naik, disuruh kita naik. Ada apa maksudnya? Kamu pancing. Itu kalau di dunia ilmu aktivis disebut adek, kamu boleh tulis, kakak sudah baca," ucap beliau.
Kunci utama dalam menjaga harga ini adalah ketahanan stok minyak mentah nasional yang diklaim aman untuk kebutuhan satu tahun ke depan. Hal ini diperkuat dengan adanya kesepakatan impor minyak dalam jumlah besar dari Rusia yang akan mulai masuk secara bertahap hingga akhir 2026.
"Terakhir kemarin kita di Rusia. Di Rusia kita sudah dapat. Satu tahun ini clear. Jadi untuk stok crude kita, satu tahun ke depan, Insyaallah sudah selesai," kata Bahlil.
Dukungan terhadap langkah pemerintah ini juga datang dari Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, yang mengapresiasi langkah proaktif pemerintah dalam mengamankan pasokan energi. Ia menyebut bahwa Presiden dan jajaran menteri telah melakukan diplomasi intensif dengan negara-negara produsen minyak.
