Implementasi Nilai Demokrasi Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi di Indonesia

JABARONLINE.COM – Pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu hal penting dalam pembentukan karakter bangsa yang demokratis. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai demokrasi menjadi nilai yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang demokratis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber penting dari nilai-nilai demokrasi tersebut.

Namun, pada kenyataannya, partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi masih rendah di Indonesia. Masih banyak masyarakat yang tidak memiliki kesadaran politik dan tidak aktif dalam proses demokrasi. Hal ini tentu menjadi masalah yang perlu diatasi agar proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi yang bersumber dari UUD 1945 dalam pendidikan kewarganegaraan. Hal ini diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang demokratis, yang memiliki kesadaran dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi serta menghargai nilai-nilai demokrasi yang ada dalam UUD 1945.

Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi yang Bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pertama-tama, perlu dipahami bahwa UUD 1945 mengandung nilai-nilai demokrasi yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang demokratis. Beberapa nilai-nilai tersebut antara lain: persamaan di hadapan hukum, kebebasan berpendapat dan berserikat, hak untuk memilih dan dipilih, kebebasan pers dan informasi, serta pemisahan kekuasaan.

Implementasi nilai-nilai demokrasi tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki tujuan untuk membentuk karakter siswa yang demokratis dan memiliki kesadaran politik.

Melalui pendidikan kewarganegaraan, siswa dapat mempelajari nilai-nilai demokrasi yang ada dalam UUD 1945 serta cara untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan mempelajari nilai-nilai demokrasi dalam UUD 1945, siswa dapat memahami pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi, baik melalui pemilihan umum maupun melalui mekanisme partisipasi masyarakat lainnya seperti aksi demonstrasi dan petisi.

Namun, implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan kewarganegaraan harus dilakukan dengan baik dan benar. Guru-guru pendidikan kewarganegaraan harus mampu mengajarkan nilai-nilai demokrasi secara objektif dan tidak bias. Selain itu, kurikulum pendidikan kewarganegaraan juga harus diperbaharui secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi sosial dan politik yang ada.

Dalam hal ini, peran pemerintah juga sangat penting dalam mendukung implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan kewarganegaraan. Pemerintah harus memberikan dukungan yang cukup dalam hal pendanaan dan pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan, serta memperkuat peran guru-guru pendidikan kewarganegaraan sebagai agen perubahan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Dengan demikian, bahwa implementasi nilai-nilai demokrasi yang bersumber dari UUD 1945 dalam pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Namun, hal tersebut harus dilakukan dengan baik dan benar, serta didukung oleh peran aktif dari semua pihak terkait.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai demokrasi yang bersumber dari UUD 1945 dalam pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dalam implementasinya, perlu dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal seperti penyusunan kurikulum yang tepat, penggunaan metode pembelajaran yang inovatif dan partisipatif, serta pengintegrasian nilai-nilai demokrasi dalam seluruh mata pelajaran di sekolah.

Selain itu, implementasi ini juga perlu didukung oleh peran aktif dari pemerintah dalam memfasilitasi pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan, seperti dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta memperkuat lembaga pendidikan kewarganegaraan seperti lembaga pendidikan politik dan demokrasi.

Perlu adanya upaya yang lebih serius dari pemerintah dalam memperkuat pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Selain itu, masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam mendukung implementasi ini, seperti dengan membentuk komunitas-komunitas peduli pendidikan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Terakhir, diharapkan implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam membentuk karakter generasi milenial yang demokratis, memiliki kesadaran politik yang tinggi, dan dapat menjadi generasi muda yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan global.***

Penulis : Sapari, SE. M.Si.

(Dosen ITB Ahmad Dahlan Jakarta)

Peserta Pelatihan Untuk Pelatih/ Training Of Trainers (TOT) Angkatan II Tahun 2023 Lemhannas RI.